Ia menuturkan, saat ini pihaknya masih mengkaji terkait aturan baru tersebut yang bisa menjadi solusi bagi masyarakat.
“Kita kaji mencari solusi untuk masyarakat. Aturan ini mengatur masyarakat, memberikan layanan yang terbaik. Kalau tidak ada aturan, akan menjadi persoalan. Sehingga kita mengkaji dulu,” katanya.
Menurut Hindro, selama proses pengkajian, dalam jangka waktu 90 hari masa berlakunya putusan MA tersebut, Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 tetap masih berlaku. “Putusan MA kita taati,” tegasnya.
