Disamping berharap agar berjalan aman dan tertib, menurut Rambe, pilkada merupakan bukti dari kedaulatan rakyat, sehingga permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan Pilkada seperti adanya KTP Ganda, harus segera diatasi. “Kami terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam negeri terkait hal ini”, ujarnya.
Mengenai permasalahan pengamanan pilkada, menurut perwakilan dari Biro Operasi Polda Jatim, saat ini dilakukan sistem pengamanan terbuka dan tertutup, melibatkan semua satfungsi di Polda Jatim. Jumlah pengamanan yang dilibatkan sebanyak 21.400 personel polisi Polda Jatim yang di back up TNI (Kodam V Brawijaya) sebanyak 6200 personil, serta Linmas 86 ribu orang yang tersebar di 19 kota/kab. Selanjutnya, 20 polres membuat sistem manuver, dimana polres yang wilayahnya tidak melaksanakan pilkada serentak untuk membantu polres yang terlibat pilkada. Dalam pengamanan ini Mabes Polri turut membantu 9 Kompi Brimob, 15 kompi Brimob Polda Jatim serta 2 Kompi Sabhara Polda Jatim.
Menurut Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito, mengenai anggaran sudah tidak ada persoalan, dimana beberapa daerah sudah dicairkan melalui beberapa tahapan. Selanjutnya mengenai Badan ad-hoc, saat ini sudah dibentuk PPK dan PPS di daerah. Mengenai persoalan pencalonan, dari total 19 kab/kota peserta pilkada serentak, terdapat 3 kab/kota dimana pasangan calonnya melakukan pendaftaran ulang, yakni Pacitan, Blitar dan Surabaya. Kemudian terkait persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) seluruh kab/kota sudah melaksanakan penetapan kecuali Kab. Blitar. Total DPT di kab/kota peserta pemilukada serentak (kecuali Blitar) ialah 17.807.032 orang.
Menurut Ketua Bawaslu Jatim, Sufyanto, terdapat beberapa persoalan dalam proses Pilkada serentak di Jatim, diantaranya mengenai sengketa seperti di Surabaya dan Mojokerto. Mengenai tahapan pencalonan, sudah dilakukan pengawasan di 16 daerah kab/kota, 2 wilayah di Pacitan dan Surabaya, dan yang saat ini masih dilakukan pengawasan adalah di Kab. Blitar. Mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT), saat ini ada 3 kabupaten yang sedang dalam proses penyelesaian, yakni di Situbondo, Jember dan Kediri. Permasalahan DPT ini diantaranya mengenai NIK invalid. Sebagai tindak lanjut, pada Sabtu lalu, Bawaslu mengumpulkan seluruh panwas di Jatim untuk mengoreksi tahapan tersebut agar benar sesuai regulasi. Mengenai pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), ada beberapa APK dipasang tidak sesuai dengan wilayahnya, misal APK Pilkada Ponorogo yang dipasang di wilayah Madiun.
