Lebih lanjut menurut Sekdaprov, Pemprov Jatim melakukan dukungan dengan melakukan sosialisasi pada kab/kota peserta pilkada serentak, yakni dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE Gubernur) Nomor 131/7481/011/2015 tanggal 10 Aril 2015 perihal pendanaan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Walikota, SE Gubernur Nomor 131/10831/011/2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang pengusulan pemberhentian bupati atau walikota dan wakil bupati/wakil walikota yang habis masa jabatan, mendata anggaran kab/kota, dan melaporkan kesiapan pendanaan penyelenggaraan kepada Mendagri. “Saat ini semua calon memasuki tahapan kampanye dan situasi keamanan dilaporkan kondusif”, menurutnya.
Menurut Rambe Kamarul Zaman, Ketua Rombongan Kunker Komisi II DPR RI, kunjungan spesifik ini dalam rangka melaksanakan hak konstitusional terutama dalam menghadapi pilkada serentak, serta untuk mendapatkan evaluasi terakhir agar pelaksanaan pilkada serentak ini sukses dan berjalan dengan baik.
Menurutnya, Jatim termasuk provinsi terbanyak kedua dalam pelaksanaan pilkada serentak (19 kab/kota). “Ini merupakan pilkada serentak yang pertama kita lakukan sehingga terus kita evaluasi agar jangan ada kesalahan, missal ditunda”, ujarnya.
Lebih lanjut menurut Rambe, Jatim secara perpolitikan sangat dinamis, sehingga suksesnya pilkada merupakan taggungjawab bersama antara penyelenggara, KPU dan Bawaslu. Selanjutnya, peraturan yang sudah disepakati harus diselenggarakan secara konsisten sampai pada masalah partisipasi masyarakat dan pasangan calon itu sendiri. Diharapkan, dalam pelaksanaan pilkada serentak ini pemilih menyampaikan haknya secara jujur.
