Pencairannya pun tidak bisa dilakukan. “Saya sudah bilang, sudah segera dibayarkan saja (gaji KPID). Kalau ada masalah itu soal administrasi. Bukan salah wewenang,” ungkapnya.
Saat ini, menurut Freddy, tinggal Jatim diantara Provinsi yang ada di Jawa gaji KPID sudah tersendat. Jika dihitung sejak diumumkan hasil seleksi Nopember silam, sudah delapan bulan mereka tidak gajian. Sementara provinsi seperti Banten, Jateng dan Jabar telah diturunkan gaji KPID.
Pokok permasalahan hingga belum cairnya gaji ini, jelas Freddy, saat pelantikan masih menggunakan undang-undang yang lama. Dimana kewenangan berada di daerah. Tetapi kemudian muncul undang-undnag baru yang memindahkannya ke Pemerintah Pusat. Masalah inilah yang lantas membuat nasib KPID Jatim hingga kini tak jelas.
