Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo mengungkapkan, sebenarnya kunci masalah KPID terletak di Ditjen Otonomi Daerah (Otoda) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono. Dimana ketika ditemui, bakal membuat Surat Ederan mengenai pemecahan masalah ini.
“Tapi tidak ada hingga sekarang. Padahal kami sudah lama menandatangani bersama Pak Edi (Kominfo Jatim), BKAD Jatim, Inspektorat Jatim dan Biro Hukum soal itu,” kata Freddy.
Sebenarnya Politisi asal Partai Golkar ini telah mengusulkan kepada Pemprov, tepatnya BKAD Jatim segera menurunkan. Namun karena dianggap bukan kewenangan Daerah.
