Surabaya, cakrawalanews.co – Dilantik akhir tahun 2016, hingga kini nasib Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim belum juga menerima honor atau total tak terima gajian sekitar delapan bulan. Pemerintah masih saling lempar terkait pemegang kewenangannya.
Gubernur Jatim Soekarwo saat ditanya perihal nasib KPID Jatim mengatakan, sebenarnya uang anggaran untuk gaji mereka ini sudah ada. Hanya masalah posisi dalam Undang-undang yang menyulitkan untuk mencairkannya. “Masalahnya, bagaimana posisi dia (KPID) di Undang-undang. Sebenarnya, kasihan tidak gajian,” ujar Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sendiri tidak terlalu bisa berbuat banyak terhadap gaji KPID Jatim ini. Hal tersebut dipicu setelah adanya perubahan kewenangan di dalam Undang-undang 23 Tahun 2014, yang mengalihkan kepada Pemerintah Pusat. Padahal di satu sisi, Pemerintah Pusat mengaku tidak ada anggaran di Pos KPID.
