“Selain itu, Raperda ini juga bertujuan sebagai percepatan realisasi penanaman modal dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, dengan peningkatan kualitas dan pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam penyelenggaraan penanaman modal,” kata Gubernur Khofifah.
Tujuan tersebut, juga sesuai dengan beberapa perubahan peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal di antaranya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dimana mengubah 13 jenis UU termasuk di dalamnya perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Di akhir, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas kerja sama yang telah terjalin selama ini baik dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah maupun dalam rangka pelaksanaan tugas yang lain.
“Raperda ini tidak terlepas dari peran aktif Komisi C dan Bapemperda DPRD Jatim dalam penyelesaian pembentukannya. Komunikasi yang baik dan intens bersama kami dan Kemendagri selaku pihak yang melaksanakan fasilitasi Raperda, menjadikan Raperda ini dapat kita selesaikan sesuai harapan kita bersama,” ucap Khofifah.
