Kedua, yaitu F PPP mendorong terhadap perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus menggunakan dan tetap mengutamakan atau memprioritaskan tenaga kerja warga Indonesia walaupun masih mentoleransi perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga kerja asing untuk jabatan dan keahlian tertentu.
Ketiga terhadap bunyi perubahan perda pasal 36 ayat 1 yang berbunyi. Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dilakasanakan secara kolaboratif dengan DPRD dan pihak lain. Maka itu terhadap bunyi pasal tersebut pihaknya berharap bisa di implementasikan walaupun fungsi dan kewenangan legislatif tidak sebagaimana keberadaan eksekutif. Maka relevansi dan maknanya kolaboratif harus – harus benar jelas dan terang benderang terang
Dengan disetuju perda ini, Gubernur Khofifah optimis iklim investasi di Jawa Timur akan terus stabil dan semakin meningkat ke depannya. Raperda ini juga dapat mempertahankan tren positif investasi yang terus terjaga dan mengakselerasi penyelenggaraan penanaman modal melalui jaminan iklim investasi yang kondusif.
Hal ini sejalan dengan tujuan penyusunan Raperda ini, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
