“Pendapatan daerah ada penambahan sebesar Rp.2.503.782.578.730 sehingga proyeksi pendapatan daerah tahun 2024 yang awalnya sebesar Rp.28.914.382.132.277 berubah menjadi Rp.31.418.164.711.007,” beber Khofidah.
Kenaikan pendapatan daerah itu, lanjut politikus asal dapil Malang Raya berasal dari PAD sebesar Rp.811.875.227.730 dan pendapatan transfer dari pusat sebesar Rp.1.691.907.351.000.
“Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp.31.418.164.711.007 itu terdiri dari PAD sebesar Rp.20.392.168.927.007. Pendapatan transfer Rp.10.996.697.112.000, dan lain lain pendapatan yang sah sebesar Rp.29.298.672.000,” jelasnya.
Sementara untuk belanja daerah APBD 2024 juga bertambah menjadi Rp.33.265.021.983.864. Digunakan untuk Belanja Operasi sebesar Rp.22.494.690.456.093. Belanja Modal Rp.1.684.460.493.393 lalu Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp.630.542.045.573 sab Belanja Transfer Rp.8.455.38.988.806. “RAPBD Jatim 2024 diperkirakan defisit sebesar Rp.1.846.857.272.857 yang akan ditutup defisit Pembiayaan Daerah Netto,” kata Khofidah.
Sedangkan untuk pembiayaan daerah pada RAPBD Jatim 2024 diproyeksikan sebesar Rp,1.846.857.272.857 yang berasal dari penerimaan pembiayaan dari perkiraan Silpa 2023 sebesar Rp.1.856.033.895.097 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.9.176.622.240. “Dengan demikian terdapat pembiayaan netto sebesar Rp,1.846.857.272.857 yang merupakan pengurangan antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan,” kata Khofidah.
Banggar DPRD Jatim juga memberikan masukan dan rekomendasi yang perlu dilaksanakan Pemprov Jatim pada 2024. Diantaranya, pertumbuhan ekonomi Jatim pada quartal ketiga 2023 sebesar 1,79%. Perlambatan pertumbuhan ini harus menjadi perhatian serius.
