wakil ketua Komisi E DPRD Jatim Artono mengaku kesal lantaran perjuangan Komisi E memenuhi kebutuhan anggaran OPD mitra kerjanya selalu dimentahkan oleh anggota TAPD yakni Bappeprov Jatim dengan dalih anggaran yang tersedia minim sehingga kalau minta dipenuhi maka harus ada anggaran lain yang digeser. “Ini khan mirip gali lobang tutup lobang sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah. Makanya kita akan berjuang keras di Banggar supaya OPD mitra Komisi E dapat terpenuhi anggarannya,” kata politikus asal PKS.
Selain masalah kemiskinan ekstrem, lanjut Artono pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti soal pendidikan dan layanan kesehatan juga masih belum terpenuhi secara layak. Bahkan kesejahteraan pegawai PPPK non guru di lingkungan Pemprov Jatim juga terkesan diskriminatif.
“Pegawai berstatus PPPK di rumah sakit daerah milik Pemprov sangat miris karena upah yang mereka terima justru lebih rendah dibanding pegawai berstatus BLUD. Padahal rata rata mereka sudah pengalaman kerja diatas 10 tahun sehingga diangkat menjadi PPPK tapi upah yang mereka terima malah turun drastis padahal pekerjaannya sama,” beber pria asli Lumajang ini.
