Surabaya. Cakrawalanews.co – Komisi E DPRD Jatim tengah berusaha keras agar OPD OPD yang menjadi mitra kerja komisi bidang kesejahteraan rakyat pada R-APBD Jatim 2024 mendapatkan alokasi anggaran yang mencukupi sehingga berbagai persoalan mendasar masyarakat Jatim bisa teratasi dengan baik. Sayangnya, dalam rapat kordinasi pembahasan Raperda APBD Jatim 2024 yang berlangsung di SMK Negeri 1 Singosari Malang pada Rabu (25/10/2023) kemarin, terungkap bahwa sebagian besar OPD mitra Komisi E DPRD Jatim justru mengalami penurunan anggaran.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Dr Kodrat Sunyoto mengatakan upaya Pemprov Jatim menuntaskan persoalan kemiskinan ekstrem pada 2024 nampaknya sulit terealisasi. Sebab OPD OPD mitra Komisi E yang menangani masalah tersebut kurang didukung dengan kebijakan anggaran yang memadai. “Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Disnaker yang menangani masalah kemiskinan bahkan anggarannya berkurang dibanding tahun 2023. Sehingga program pemberdayaan dan pelatihan peningkatan ketrampilan menjadi berkurang,” jelas politikus Partai Golkar.
Padahal DPRD Jatim berusaha untuk bersinergi dengan OPD OPD tersebut menindaklanjuti program pelatihan dan pemberdayaan dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana sehingga paska mengikuti pelatihan mereka bisa membuka usaha, mandiri dan kesejahteraannya meningkat. “UPT UPT Dinas Sosial juga kondisinya mendesak sarana dan prasarananya perlu diperbaiki juga tak bisa tertangani. Padahal disitu banyak ODGJ dan orang orang penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani UPT tersebut bisa hidup layak. Kami berharap kebutuhan dasar UPT UPT itu terpenuhi karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah,” terang Kodrat Sunyoto.
