“Ada juga UMKM yang belum tersentuh fasilitas fasilitas dari Pemerintah Kota. Kita akan kawal, karena kita dari Komisi B yang membidangi perekonomian,” katanya.
Berbagai aspirasi masyarakat diutarakan dalam reses, kata Riswanto, pertama tentang kemudahan permodalan usaha untuk UMKM, kedua akses untuk komunikasi dengan pemerintah kota Surabaya dan ketiga adalah pelatihan dan pembinaan sekaligus pembukaan marketplace.
Legislator fraksi PDIP Surabaya ini menambahkan, bahwa saat ini para UMKM juga diharapkan segera memanfaatkan program permodalan melalui skema kredit lunak dari PT. BPR SAU yang merupakan badan usaha milik Pemerintah Kota.
