“Jadi setelah pemangku kebijakan menjelaskan tentang programnya, para evaluator ini nantinya akan melakukan voting apakah kebijakan itu harus lanjut, dibenahi, atau dihentikan. Setelah voting, hasilnya akan diumumkan langsung,” paparnya.
Namun, gagasan ini merupakan inisiatif murni dari Japan Initiative yang belum berlandaskan hukum. Karena itu, Program Review ini adalah sebagai salah satu langkah yang bisa diterapkan tidak hanya di pemerintahan, namun juga dalam lingkup lain seperti kebijakan perusahaan swasta atau hal lainnya.
Kendati demikian, Kitada menuturkan bahwa program ini merupakan lanjutan sister city antara Kochi dan Surabaya. Pasalnya, Program Review ini dapat diaplikasikan hingga lingkup terkecil, semisal di kawasan RT RW, sekolah dan organisasi lain.
“Program Review juga dapat mengarahkan otoritas untuk berjalan bersama masyarakatnya. Tapi yang perlu diingat adalah, meskipun nantinya ada pihak yang kurang puas dengan hasil voting tersebut, setidaknya ini adalah satu langkah agar kota menjadi lebih baik lagi,” pungkas Kitada.
