“Karena ini kan berkaitan dengan program nasional, untuk mengkomparasi apakah di Surabaya bisa dilaksanakan dengan baik dibandingkan dengan daerah lain. Maka, evaluator itu kita datangkan dari luar Surabaya. Hal ini, dimaksudkan untuk objektivitas dari evaluasi itu bisa dijaga,” ujarnya.
Menyambung penjelasan Thony, Kitada menjabarkan bahwa program ini didukung oleh Pemerintah Jepang. Program ini sendiri sudah diuji coba di dua desa yang berlokasi di Kabupaten Bantul pada tahun kedua, setelah tahun pertama kurang bisa berjalan maksimal karena pandemi Covid-19.
“Program ini lahir karena peliknya permasalahan yang disebabkan dislokasi anggaran dari berbagai kebijakan, terutama program otoritas daerah,” kata Kitada.
Lebih konkrit, lanjutnya, program memiliki sesi yang sangat singkat yakni hanya satu jam untuk mendapatkan keputusan apakah suatu kebijakan atau program yang dijalankan oleh Pemerintah layak dipertahankan, harus dimodifikasi ataupun dicabut.
Sistem ini berjalan dengan dikumpulkannya perwakilan dari masyarakat secara acak, pakar ataupun pihak legislatif sebagai evaluator, dengan pemangku program yang dalam hal ini adalah pemerintah dalam sebuah diskusi. Nantinya, dalam forum ini akan ada sebuah poling terkait dengan salah satu program pemerintah, yang bakal menjadi bahasan.
