Di samping itu, kata dia, pemkot bersama DPRD Surabaya juga sepakat menggunakan APBD 2023 untuk mengurangi kemiskinan dengan menambah penghasilan dari masing-masing keluarga. Salah satunya adalah melalui program padat karya yang sudah berjalan.
“Alhamdulillah di tahun 2022 ini kita coba dengan nilai anggaran tak sampai Rp 100 miliar ternyata dalam pekerjaan itu pendapatannya bisa sampai Rp. 6 juta, seperti pembuatan paving. Maka kita akan terapkan ke warga yang lainnya,” jelas dia.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menambahkan, bahwa saat ini pemkot bersama DPRD memiliki skala prioritas dalam menggunakan anggaran. Di antara prioritas itu lantas ditentukan secara bersama-sama mana yang paling penting untuk segera dijalankan.
“Jadi keterbukaan itulah yang kita jalankan. Karena saya beranggapan bahwa kalau ingin kota ini bagus, kota ini berjalan dengan baik untuk kepentingan masyarakat, maka pemkot dan DPRD harus ada keterbukaan dan saling menguatkan,” pungkasnya.
