“Mestinya Kader Surabaya Hebat adalah adalah kader-kader yang non partisan. Karena ini terkait dengan pelayanan publik, pelayanan masyarakat. Kalau misalnya kader hebat adalah kader-kader partai politik, akan menimbulkan conflict of interest, antara kepentingan politik partai, dengan kepentingan pelayanan publik,” jabarnya.
Maka dari itu, Umar menilai, perlu adanya kontrol dan monitoring dari Pemkot Surabaya. Apakah Kader Surabaya Hebat itu sudah bekerja secara profesional atau justru dimanfaatkan oleh unsur-unsur pihak politisi tertentu.
“Pak Wali harus mengontrol kerja-kerja dari kader hebat ini apakah dia (KSH, red) bekerja secara profesional atau ada unsur-unsur digunakan atau dimanfaatkan pihak tertentu,” ujar Dosen LB sekolah Pascasarjana Unair ini.
Di lain hal, Umar juga menekankan kepada para elit politik agar jangan sampai memanfaatkan birokrasi serta berbagai sumberdaya yang ada di dalamnya untuk kepentingan politik.
Menurutnya, alangkah lebih baik jika elit politik terjun langsung berkumpul dengan masyarakat untuk meraup popularitas. Itu dinilainya jauh lebih beradab.
“Harus sering banyak berinteraksi, berkumpul dengan masyarakat, bagaimana menyerap aspirasi masyarakat. Itu jauh lebih beradab. Sehingga hindari praktik-praktik politisasi birokrasi ke depan,” tandasnya.
