Menurut Riswanto, pola kerjasama yang bisa dipertimbangkan untuk dilakukan, adalah dengan sistem sewa. Karena sistem ini lebih mudah. Pemkot lebih gampang mengawasi dan menghitungnya.
” Kalau dengan sewa, HIPMI dan Kadin tinggal mengajukan permohonan sewa ke pemerintah kota. Kalau sudah cocok dengan harganya, dilanjutkan dengan perjanjian sewa. Biasanya jangka waktu sewa yaitu 5 tahun, kemudian bisa diperbarui,” tegasnya.
Dari pemetaan, lanjut Riswanto, Pemkot Surabaya mempunyai 4 sampai 5 aset yang berpotensi untuk dikerjakan.
“Tapi HIPMI dan Kadin baru menyanggupi satu aset yaitu di kelurahan Jeruk. Dengan luas lahan 3,5 hektar. Rencananya akan digunakan beberapa core bisnis diantaranya urban farming,” kata Riswanto.
