Rapat dengar pendapat yang berlangsung pada Senin (26/04/2022) tersebut, yang dihadiri Dinas Koperasi dan UMKM pemkot Surabaya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Satpol PP, Pengelola Masjid Al Akbar, 4 koordinator PKL Masjid Al Akbar, Kecamatan Gayungan dan Kecamatan Jambangan.
Politi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa, keberadaan PKL di Masjid Al Akbar tidak dikelola oleh pihak masjid, melainkan oleh sejumlah kelompok LSM.
“Ada 4 kelompok LSM yang mengelola disana. Di bagian timur, bagian utara, bagian barat, dan bagian lapangan. Sehingga pada rapat kali ini kita mengundang para koordinator pengelola tersebut,” beber Ayu.
Oleh karena itu, kata Ayu dari rapat dengar pendapat tersebut disepakati, bahwa keberadaan PKL di Masjid Al Akbar segera ditertibkan dan dirapikan.
