Dari paparan yang disampaikan kepada Pansus, kata Mahdi, output keberadaan BUMD ini belum menyentuh secaara langsung kepada masyarakat. Terutama di urusan kemampuan menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Kedua, kinerjanya keuangan juga belum signifikant. Sehingga target-target yang dicanangkan tidak terpenuhi. “Besarnya penyertaan modal tidak sesuai dengan hasil yang diterima di PAD (Pendapatan Asli Daerah). Padahal mayoritas BUMD ini adalah BUMD penghasil,” sebutnya.
Mahdi juga menyayangkan BUMD milik Pemprov Jatim itu belum menjalankan visi misi Gubernur. Terutama akselerasinya dengan program nawabakti Satya atau RPJMD Gubernur. “Saya melihat cara yang dilakukan BUMD ini belum menjalankan visi misi Gubernur. Jadi masih jalan sendiri-sendiri tidak sinergi dengan BUMD yang lain,” sebut politisi asal Probolinggo ini.
Sementara itu, anggota Pansus Pembahas LKPJ Gubernur Tahun 2021 Agung Mulyono menyoroti kinerja BUMD terhadap Indeks Utama (IKU) Jatim. Terutama dua BUMD yang Sudah memiliki laba cukup besar seperti Bank Jatim dan PT Petrogas Jatim Utama (PJU). Karena di saat kondisi masyarakat sedang susah, peran BUMD sangatlah penting. “Saat ini dalam kondisi masih pandemi Covid-19, ditambah dengan minyak goreng mahal dan BBM naik, apa kontribusi 2 BUMD ini terhadap masyarakat,” tanya Agung.
Hal senada juga disampaikan Rohani Siswanto. Politisi Gerindra ini mengatakan dari keterangan Bank Jatim asetnya naik dari Rp83 triliun menjadi Rp100 triliun. Akan tetapi kenaikan aset ini Hanya di investasikan ke surat berharga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bukan di kredit yang memicu pertumbuhan ekonomi. Dari Rp14,6 triliun menjadi Rp32 triliun, sedangkan kredit tidak mengalami kenaikan yang signifikan dari Rp40 triliun ke Rp40,9 triliun, atau tidak sampai 1 triliun per tahun.
