Setelah itu, barulah disampaikan kepada pemerintah daerah, dan dilanjutkan dengan pembuatan permohonan terkait pemakaian anggaran melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Sejumlah daerah mengeluhkan rumitnya input data ke SIMONA
Namun Imam berharap pemerintah kota Surabaya turut memikirkan dan mencari solusi terhadap persoalan tersebut.
“Ketika TPP lancar tidak terasa apalagi di Surabaya ada tunjungan kinerja atau Tukin yang dibayarkan per 3 bulan. Tapi setelah TPP ini belum terbayarkan para ASN ini megap-megap,” imbuhnya.
Imam khawatir persoalan tersebut akan berdampak terhadap kinerja ASN di pemkot Surabaya, kalau tidak segera diselesaikan.
“Saya khawatir mereka fokus memikirkan persoalan ini, sehingga habis konsentrasinya. Karenanya tak punya duit. Saya khawatir nanti kerjanya tak fokus dan membuat kinerjanya turun,” terangnya.
Apalagi menurut Imam, para ASN ini dibebani pemerintah kota untuk membayar zakat 2,5 dari pendapatan dan berbelanja di e-Peken setiap bulan.
