“Prioritasnya adalah untuk penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyempuraan dan perbaikan pelabuhan perikanan, pengawasan perairan laut, pengembangan perikanan tangkap, pemberdayaan masyarakat pesisir, budidaya Perikanan, dan pembangunan dermaga dan sarpas di pelabuhan perikanan Puger, pembuatan pagar pembatasan breakwater barat dan timur, peningkatan mutu ikan yang didaratkan dan dipasarkan di pelabuhan, peningkatan layanan ramah berbais online (parasol), penyempurnaan jembatan pitu masuk, pembangunan talud, rehab TPI, pemenuhan sarana dan prasarana UPT pelabuhan perikanan pantai Tamperan,” bebernya.
Ia mengakui capaian produksi beras Jatim sejatinya tak terpengaruh dengan kebijakan politik anggaran Pemprov Jatim karena ditunjang ketersediaan infrastruktur pertanian di Jatim yang cukup memadai, sehingga tak bisa dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemprov Jatim di sektor agro.
“Keberhasilan surplus produksi beras di Jatim itu sebenarnya keberhasilan kabupaten/kota dan pemprov Jatim tinggal mengklaim akumulasinya saja,” dalih Aliyadi Mustofa.
Persoalan krusial yang dialami petani Jatim yang tak kunjung teratasi oleh Pemprov Jatim adalah ketersediaan pupuk bersubsidi. “Makanya kami khawatir tema APBD Jatim 2022 tak akan maksimal karena kurang didukung dengan politik anggaran yang memadai. Sebagus apapun program kalau tak ada anggaran tentu sulit terealisasi karena jalan dan hasilnya pasti tak sesuai dengan target,” pungkas pria asli Sampang Madura ini. (Had)
