Hal tersebut menjadi pertanyaan mayoritas anggota DPRD Jawa Timur yang dituangkan dalam Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi hari Selasa 30 November 2021 Pagi. Pasalnya, perubahan angka antara KUA-PPAS dengan Nota Gubernur tidak biasanya terjadi. Mengingat, jeda antara Paripurna persetujuan KUA-PPAS digelar hari Sabtu 27 November hinggga pembacaan Nota Keuangan Gubernur (Senin 29/11/2021) tidak pernah dilakukan pembahasan oleh DPRD Jawa Timur. Padahal sesuai aturan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Jawa Timur baru membahas setelah Nota Keuangan Gubernur diserahkan atau dibacakan. “Dengan perbedaan itu, pertanyaannya adalah mengapa terjadi perbedaan antara nota keuangan dan KUA PPAS yang telah disepakati. Lalu dimana kedudukan kesepakatan TAPD dan DPRD dalam hal KUA PPAS Ini?,” heran Amar Syaifuddin, Juru Bicara Pandangan Umum Fraksi PAN, Selasa (30/11/2021).
Menurut Amar, Aspek prosedur dalam pembahasan RAPBD bertema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Birokrasi Struktural dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Perdagangan Berbasis Agro” ini seharusnya dijadikan unsur ke hati-hatian semua pihak. Yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. Pada tabel 7 halaman 245 jelas disebutkan tahapan dan jadwal R-APBD. Karena keseluruhan pembahasan R-APBD Jatim 2022 dimulai tanggal 27 November 2021 dan ditarget selesai digedok 4 Desember 2021 atau 8 hari saja.
