“Jangan sampai terjadi politicking dengan membuat penafsiran atas norma yang menyebabkan aspirasi dan harapan masyarakat tidak dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan. Seluruh produk perencanaan pembangunan haruslah mencerminkan harapan dan keinginan rakyat, karena APBD untuk rakyat,” pungkas Sadad. (Caa)
Lambat Serahkan KUA PPAS APBD 2022. DPRD Jatim Warning Pemprov
