Kepala Dinas Pengendalian Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya, Nanis Chairani mengatakan, warga yang tinggal di kawasan eks lokalisasi, memiliki hak yang sama dengan warga yang tinggal di wilayah lainnya (luar lokalisasi) dalam hal mendapatkan perhatian dari dinas nya. “Mereka berhak untuk mengikuti program kami, salah satunya pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan-pelatihan kami,” tegas Nanis Chairani dalam jumpa pers di Kantor Bagian Humas, Jumat (5/5/2017).
Berdasarkan data di Dinas P5A, selama rentang 2013 hingga 2016, sudah ada 2150 warga dati tiga kawasan terdampak penutupan lokalisasi yang telah mengikuti pelatihan.
Rinciannya, di kawasan eks lokalisasi Sememi Klakahrejo ada 275 orang, lalu di Dupak Bangunsari ada 750 orang dan di Dolly (Putat Jaya) ada 1125 orang. “Dari jumlah tersebut, sebanyak 50 persen hingga kini masih eksis usahanya. Yang paling menonjol adalah warga dari Dolly seperti usaha makanan (samiler), kaos, dan tempe,” ujar Nanis.
Padahal, jelas Nanis, sebelum penutupan lokalisasi, warga di kawasan Dolly kurang berminat menyambut tawaran pelatihan yang diberikan Pemkot. Kala itu, warga di sana lebih berminat untuk menggeluti usaha yang berkaitan dengan praktik lokalisasi seperti menjadi juru parkir, membuka warung ataupun laundry karena merasa bisa mendapatkan uang dengan cara mudah. Sementara, ada banyak warga di luar Putat Jaya yang sudah mengikuti pelatihan.
Setelah penutupan dan dilakukan pendekatan dan dorongan dari Dinas P5A, barulah warga di Putat Jaya tergerak untuk mengikuti pelatihan. Mereka diubah pola pikirnya agar mau untuk menjadi lebih berdaya dengan skill yang mereka miliki melalui usaha. Pemkot juga dibantu oleh dunia usaha yang memberikan Corporate Social Resposibility (CSR) nya. Dan dalam perjalanannya, warga di Putat Jaya ternyata lebih cepat dalam menyerap wawasan skill yang diberikan personel dari Dinas P5A.
