Namun, meski Pemerintah Pusat telah menetapkan aturan-aturan yang cukup jelas tentang BLT Desa, penyaluran BLT Desa di Wilayah Kabupaten Tegal disinyalir kurang maksimal. Seperti halnya Desa di Wilayah Kecamatan Kramat. Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan Kramat lebih memprioritaskan BLT Desa untuk membangun fisik.
Seperti yang terjadi di Desa Bongkok Kecamatan Kramat. Pemerintahan Desa menganggarkan uang dana desa sebesar lebih kurang 400 juta untuk membangun Tempat Pengelolaan Sampah (TPS). Informasi tersebut diperoleh dari salah seorang wartawan online Kabupaten Tegal yang tergabung dalam Group WhatApps Komunitas Penulis Online dan Cetak (KOMPAK) Kabupaten Tegal.
Mendasari informasi tersebut, Komunitas Jurnalis Online dan Cetak (KOMPAK) Kabupaten Tegal bermaksud menanyakan kebenaran terkait adanya informasi bahwa ada Pemerintahan Desa yang membangun fisik dengan anggaran dana desa hingga 400 juta dimasa pandemi covid-19 akhirnya melayangkan surat permohonan audensi kepada Pemerintahan Desa Bongkok sebagai bentuk permintaan informasi kebenaran atas informasi tersebut. Dalam audensi yang dilakukan antara KOMPAK dan Jajaran Pemerintahan Desa pada hari senin minggu yang lalu, Zaenal Abidin, SH (Cand) yang merupakan Koordinator Wilayah Jateng media cetak dan online Cyber Nasional News (CNN) selaku ketua KOMPAK menanyakan seputar pemanfaatan dana desa bongkok. Hal lain juga ditanyakan oleh wakil KOMPAK, Anton yang berprofesi sebagai wartawan media online Cakrawala News serta Iman Metro7 selaku sekretaris KOMPAK serta anggota lainya.
