Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyampaikan paparan perihal pemanfaatan e-government di Pemerintah Kota Surabaya. Dari mulai sistem pengelolaan keuangan daerah seperti e-Planning, e-Budgeting, e-Procurement, e-Delivery, e-Payment, e-Controlling dan e-Performance. Kemudian e-SDM untuk tes CPNS, kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun. Lalu e-Monitoring seperti CCTV/SITS, penertiban reklame, pajak dan retribusi hingga monitoring sampah. Serta e-Education, e-Office, e-Permit, e-Health, e-Dishub, Simprolamas, Sistem Siaga Bencana 112 dan media center seperti e-wadul, e-sapawarga dan surabaya.go.id.
“Mabes Polri ingin membuat sistem kinerja tentang kepolisian. Tetapi memang, mereka lebih kompleks karena mereka se-Indonesia. Yang berat itu di awal nyusun nya. Kami dulu juga berat waktu mau menerapkan e-performance. Tapi sekarang sudah lancar,” jelas wali kota.
Menurut wali kota, penggunaan e-performance dalam penilaia sistem kinerja punya banyak keunggulan. Salah satunya, kinerja seseorang akan mudah sekali terukur. Termasuk juga kemampuannya. “Itu betul. Beberapa kali kami lakukan tes, itu hasilnya hampir sama dengan e-performance, hasil psikotes dan juga hasil analisa. Urutannya persis,” jelas wali kota.
Disampaikan wali kota, penggunaan e-performance di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya ini sudah diterapkan sejak awal dirinya menjabat Wali Kota Surabaya pada 2010 silam. Dalam fungsi nya untuk penilaian kinerja, e-performance bisa menjadi acuan untuk pemeriksaan Inspektorat ataupun memberhentikan PNS.
Kepala Bagian Bina Program, Dedik Irianto menambahkan, setiap PNS baik jabatan teknis maupun administratif di lingkungan Pemkot Surabaya yang memiliki NIK, memiliki akses masuk ke e-performance dengan username/password dan bisa mengisi kinerja. “Tiap aktivitas kerja yang dilakukan, akan bisa menjadi poin setelah di-approve oleh atasannya,” jelasnya.(adv/cn02)
