“Kita tidak boleh meremehkan bahaya covid ini. ini Bukan soal politis, tapi masalah keselamatan masyarakat dalam suatu wilayah. Boleh saja lantas anggap itu hanya berita-berita saja, tapi kami di Jawa Timur bahkan harus kehilangan pejabat eselon 2. nggak main-main Kepala Bappeda Jawa Timur Bapak Rudi Ermawan Yulianto meninggalkan kita semua karena covit ini. Beliau ini adalah pejabat yang merancang refocusing covit-19 ini. Ini bukan politis tapi memang benar-benar bahaya maka saya mengapresiasi Bapemperda DPRD Jatim yang begitu semangat mengambil inisiatif untuk memperbaiki Perda Nomor 1 tahun 2019 tentang keamanan ketentraman dan ketertiban umum yang dikerjakan hanya satu bulan ini,” kata Sahat dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/7).
Politisi tiga periode sebagai wakil rakyat Jatim ini, mengajak masyarakat tidak salah sangka dengan munculnya perda ini, sebab secara tujuan aturan ini akan membuat suasana dimasa pendemi lebih tertib sesuai protokol kesehatan, “Memang ada masyarakat dan politisi yang kemudian khawatir kebebasan terbatasi tidak bisa kerja, terkekang. Tidak bisa lagi melakukan kegiatan ekonomi. Bukan itu tujuannya,”ujarnya.
Perda ini Justru untuk melindungi masyarakat yang sedang bekerja saat ini untuk menegakkan protokol kesehatan, konsisten menjaga keberadaan diri kita maupun masyarakat yang lain . Apalagi sejak maklumat Kapolri dicabut dan PSPB dicabut masyarakat jadi merasa bebas. Anda kalau datang ke Surabaya Gresik Sidoarjo kita akan banyak melihat orang-orang di cafe-cafe di tempat umum yang bebas tanpa menggunakan masker tanpa protokol kesehatan yang akibatnya angka penularan bukannya turun tapi malah naik.” ungkap Sahat.
