Sehingga, lanjut Arief, pihaknya berharap pemerintah daerah bisa turun langsung dan hadir bukan hanya bagi pemilik modal, tapi hadir pemerintah ini membela PG pribumi yang ada di Jawa Timur. “Kami minta diperlakukan adil Kalau kami, PG yang sudah eksis ini diminta untuk melakukan pembinaan kepada petani, melakukan pembinaan lahan dan sebagainya. kita minta PG yang baru juga melakukan itu kita tidak minta subsidi,” paparnya.
Bahkan, pihaknya akan melakukan aksi demo besar-besaran yang melibatkan semua karyawan pabrik gula se-Jawa Timur jika sampai delapan hari sejak pernyataan sikapnya belum mendapatkan respon. “Kami akan turun aksi jika audiensi kami tidak direspon,” pungkasnya.
Di tempat sama, Ketua Komisi B DPRD Jatim, Alyadi Mustofa mengatakan mereka mengeluh karena bahan baku tebunya diambil oleh dua pabrik gula milik swasta. “Mungkin disitu ada persaingan harga, petani kan melihat yang penting harganya tinggi. Jadi ini butuh evaluasi, kaitannya dengan harga kenapa kalah sama swasta,” katanya.
Pihaknya juga menilai ada regulasi yang dilanggar oleh PT RMI dan PT KTM. Pihaknya pun sedang mengkaji dengan Dinas Perkebunan Jatim. “Kami merekomendasikan ada teguran dan minta kepada 12 pabrik gula sebelumnya juga harus evaluasi diri, kenapa harganya kalah saing dengan swasta itu,” pintanya.
Yang dikeluhkan PTPN itu, lanjut Politisi PKB ini, adalah karena dua pabrik gula swasta ini tidak memiliki petani binaan. “Jadi kesannya nyerobot. Kemudian lintas kabupaten. Kemungkinan dua pabrik gula swasta ini ada yang dilanggar,” paparnya.
