Anggota Komisi B DPRD Jatim lainnya, Agatha Retnosari mengatakan pihak komisi B akan memanggil pihak terkait agar ditemukan titik kejelasan,”Kita segera mengundang Polda dan kedua Pabrik gula. Kita kan tidak bisa hanya mendengar dari satu pihak. Namun jika dalam kajian kami memang ada pelanggaran, maka kamin akan rekomendasikan dicabut ijinnya kalau perlu pabriknya ditutup,” pungkasnya Agatha politisi asal Fraksi PDiP Jatim ini.
Kepala Dinas Perkebunan Pemprov Jatim Karyadi membenarkan kondisi ini, dimana ada sikap PG swasta yang rebutan bahan baku tebu membeli tebu petani diluar wilayah produksi mereka.
“Dalam pendiriannya mereka (PG swasta) ini punya komitmen hanya mengambil bahan baku dari wilayahnya, RMI misalnya itu di daerah Blitar, karena pemkab Blitar mengaku bahan baku tebu di Blitar berlimpah tapi tidak punya Pabrik ( gula). Awal awal sih begitu tapi sekarang ambil bahan dari luar blitar, dengan membeli tebu dengan harga lebih tinggi dibanding PG lainnya,”ujar Karyadi. (caa)
