Pun demikian pula dengan penanganan covid-19. Mengutip hasil hearing, ada beberapa OPD yang tidak bisa menjelaskan rincian program gugus tugas penanganan Covid-19.
Akibatnya, ada beberapa program tidak tersampaikan ke masyarakat. “Hal ini menimbulkan pertanyaan, ‘bagaimana kordinasi antara OPD dengan gugus? Lantas bagaimana pula sinkronisasi data antara OPD hingga timbul persoalan di atas?’,” sindir Firdaus yang juga politisi Gerindra ini.
Belum lagi dengan penyaluran bantuan yang mengalami keruwetan akibat perbedaan data antara pusat dan daerah. “Yang mana, data pusat dan daerah banyak yang berbeda sehingga menimbulkan banyak perselisihan. Hasilnya, dalam sinkronisasi data antar OPD, Pemprov juga keteteran,” terang Anggota Komisi A DPRD Jatim ini.
Padahal, Jawa Timur sebenarnya memiliki acuan dasar hukum dalam pengelolaan data, yakni Pergub No. 68/2018 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur. Pun demikian pula dengan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa yang juga mendengungkan program Big Data.
Data tersebut selama ini menjadi referensi semua sektor yang ada di Jawa Timur. Juga, rujukan standar dalam pengambilan keputusan.
