Masalah-masalah tersebut, kata Imam Safii antara lain perlu adanya sinkronisasi data dari pusat dan daerah untuk penerima bantuan sosial. Tak hanya itu, ada keluhan tumpang tindih data dengan asumsi ada yang sudah dapat bantuan dari pos tertentu.
“Terjadi tumpeng tindih di pos tertentu sudah menerima, namun juga masih dapat dari pos lainnya, sementara ada yang seharusnya terdampak malah tidak dapat bansos,”sambungnya.
Tak hanya itu, banyaknya aduan yang masuk ke KNPI Jatim tentang kriteria penerima yang masih belum jelas standart penerima bansos tersebut diatas memang harus diperinci.
“ Dibeberapa tempat ada oknum yang memanfaatkan bansos untuk keuntungan pribadi,”jelasnya.
KNP Jatim, lanjut Imam Safii, juga menemukan pembatasan jualan di pasar-pasar tradisional yang masih belum sampai di bawah (RT/RW) dikarenakan di pasar-pasar RT/RW masih banyak kerumunan dan tidak menggunakan masker dan sarung tangan.
Dalam pandemi Covid-19, kata Imam Safii, KNPI Jatim berupaya ikut terlibat dalam melakukan hal-hal kegiatan yang bisa membantu tim Gugus Tugas Covid-19 Jatim sesuai dengan pergub No 18 tahun 2020 sebagai elemen masyarakat untuk bersama-sama tangani Covid-19.
“Permasalahan-permasalahan tersebut didapat dari tim yang diturunkan ke daerah sampai tingkat kelurahan dan pengaduan masyarakat (call center) sebagai upaya menggampangkan komunikasi mengenai Covid-19,”jelasnya.
