Adi, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, mencontohkan pembuatan alat pelindung diri (APD) dan masker. Pembuatan kering tempe dan abon, yang rencananya didistribusikan Pemkot Surabaya kepada warga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) selama 2 bulan.
“Itu memberdayakan UMKM di Surabaya, yang menyerap tenaga-tenaga kerja warga setempat. Maka, dari alokasi APBD yang dikucurkan, akan memberi efek ekonomi nyata ke masyarakat Surabaya,” kata Adi.
“Itu hanya contoh ya. Pemkot Surabaya bisa mendesain kebijakan, yang secara kreatif memutar uang APBD, agar bermanfaat bagi penyerapan kerja masyarakat di Surabaya,” lanjut dia.
Ia menerangkan, DPRD memahami ketersediaan dana di kas Pemerintah Kota Surabaya, sangat terbatas. Sementara banyak yang harus dikerjakan. Di pihak lain, dari sisi pendapatan daerah pasti turun.
