“Saya mengusulkan agar dipisahkan data MBR yang sudah ada, dengan MBR yang baru masuk karena dampak Covid-19.”ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD kota Surabaya, Senin (13/04/20).
Ia menjelaskan, pemisahan data MBR agar jelas siapa yang memang layak mendapat bantuan sosial secara permanen, dan warga yang baru terdaftar MBR akibat virus corona ini.
Misalnya, kata Khusnul, ada warga Surabaya yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sementara akibat perusahaannya sulit membayar gaji karyawan karena kondisi Covid-19 ini, lalu menjadi MBR karena nganggur ya memang boleh dimasukkan datanya.
Ini yang harus dipisah, dengan input data MBR yang masuk jauh sebelum ada Corona ini.
