Menurut politisi asal Partai Golkar, satu diantara potensi penyebab konflik penyelenggaraan Pilkada adalah penyebaran isu SARA. Para pendukung seringkali menggunakan sentimen tersebut dalam memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon yang merek dukung. “Pemilihan kepala daerah sudah seharusnya tidak terbelenggu dengan isu SARA. Karena pada prinsipnya kepala daerah dipilih untuk mengayomi seluruh masyarakat tanpa memandang latarbelakang suku, agama, dan ras,” tegas mantan sekretaris DPD Partai Golkar Jatim.
HMI sebagai organisasi kemahasiswaan ektra kampus yang cukup besar dinilai Sahat bisa mengantisipasi masalah tersebut. “Peran mahasiswa dan HMI memiliki kontribusi yang sangat bagus. Sebab HMI juga memiliki cabang yang tersebar di banyak daerah,” harap Sahat Tua Simnjuntak.
Di sisi lain, Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi Badko HMI Jatim, Safiuddin, menjelaskan bahwa di tiap pilkada pihaknya memiliki dua peran. Baik peran selama perencanaan hingga pasca pemungutan. “Porsi kami di pilkada tidak untuk dukung mendukung pasangan calon, namun hanya membantu penyelaksaan pilkada agar bisa lebih bagus,” dalih Udin sapaan akrabnya.
Ia sepakat dengan wakil ketua DPRD Jatim, bahwa penyelenggaraan pilkada harus terhindar dari isu negatif yang memecah belah masyarakat. “Kami sepakat bahwa masyarakat harus mendapat pendampingan. Diantaranya, soal mengantisipasi isu SARA,” kata Udin.
