Menurut mantan Bupati Trenggalek ini, sebenarnya konsep pendaan dari KPBU maupun swasta, peran BUMN sangat di harapkan. Salah satu contoh Surabaya pengembangan SIER, yang dikembangkan dengan konsep joint venture antara pemerintah pusat, provinsi Jatim dan kota Surabaya. “SIER itu telah membebaskan beberapa ratus hektar dan disewakan kepada pabrik-pabrik untuk dikembangkan disana. sehingga bisa menyerap tenaga kerja sangat besar,” terang Emil yang datang bersama beberapa kepala OPD atau PPMO (Provincial Project Management Office).
Selain itu, 85% proyek yang tercantum dalam Perpres 80/2019 adalah areanya BUMN, KPBU dan swasta. “Kami melihat area-area tertentu, sebagai contoh kami sadar sistem pendaaan secara KPBU, seperti Jalan Tol, LRT dan MRT pemain yang masih berkembang adalah dari BUMN paling berpengalaman, maka disinilah kami pertama kali road show memilih ke BUMN terlebih dahulu,” sebutnya Emil dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/1).
Sementara itu Ketua DPRD Jatim, Kusnadi juga mengaku sangat mensupport terlaksananya Proyek di Perpres 80/2019 ini. Sebagai satu kesatuan pemerintah provinsi jawa timur, DPRD Jatim juga sudah melakukan diskusikan dan pendalaman bersama Gubernur. Agar secara politik, DPRD Jatim juga memberikan dukungan. Apalagi manfaatnya cukup besar untuk masyarakat Jatim bila proyek-proyek ini bisa terealisasi. “Kami tahu Perpres ini akan membawa manfaat bagi masyarakat secara luas. Maka hari ini kami ke Kementerian BUMN agar semua ini terealisasi dengan baik. membangun good governance. dan kami siap bekerja,”papar Kusnadi yang juga didampingi oleh anggota DPRD Jatim lainnya, Umi Zahrok.
