Lebih lanjut, Whisnu mengatakan saat ini pemkot akan segera merumuskan untuk formula pencairan bantuan bagi siswa miskin di tahun anggaran 2017 mendatang. Sebab sesuai dengan hasil konsultasi, memang sudah diperbolehkan.
Namun tidak boleh dalam bentuk program kegiatan sebagai BOPDA saat ini. Tapi harus dalam bentuk belanja langsung.
“Nah kalau dengan sistem gelondongan, kami khawatirnya, uang yang kita berikan ke pemprov akan dicampur dengan dana yang lain dan alokasinya bisa untuk siswa di luar kota Surabaya,” kata Whisnu.
Oleh sebab itu, ia ingin agar di tahun depan, bantuan itu bisa disalurkan langsung ke siswa, bukan lewat pemprov terlebih dulu.
Dalam RAPBD 2017 mendatang, pemkot sudah memberikan alokasi untuk BOPDA sebanyak Rp 180 miliar. Tapi masih beluma da keputusan akan seperti apa penyalurannya. Yang jelas, keputusan itu akan dibahas di pansus RAPBD 2017 di komisi.
“Yang jelas akhir November ini sudah jadi dan sudah digedok,” kata Whisnu.
