Sementara itu, hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya bidang kesejahteraan masyarakat Agustin Poliana. Titin, begitu ia biasa disapa, mengatakan, saat ini dewan juga sedang mencarikan cantolan hukum untuk penyaluran dana bantuan pendidikan untuk pendidikan menengah.
Menurut Politisi PDIP ini, ia lebih memilih untuk membuat formula penyaluran dengan sistem bantuan langsung ke siswa. Seperti bantuan permakanan dari APBD untuk lansia. Danna itu langsung diberikan ke lansia by name by address.
“Jakarta saja bisa punya Kartu Jakarta Pintar. Bisa jadi nanti Kota Pahlawan bisa punya Kartu Surabaya Pintar. Tapi yang jelas, kita harus cari cantolah hukum yang pas untuk penyalurannya,” kata Titin.
Sebab ia justru khawatir kalau uang diberikan gelondongan, bisa disalahgunakan. Bisa saja uang yang sudah dicadangkan tidak untuk kota Surabaya melainkan juga untuk kabupaten kota yang lain.
“Kalau anggaran kita itu untuk semua siswa SMK/SMA di Surabaya bukan hanya yang miskin saja,” kata Titin.(hdi/cn02)
