Kata Musyafak, tanpa ada sikap untuk duduk bersama membicarakan persoalan ini, maka akan sulit untuk bisa mengurai persoalan yang terjadi akibat luapan Kali Lamong tersebut.
“Saya akan minta pimpinan untuk mengintruksikan ke Komisi D guna segera menyikapi hal itu dan menjadi pihak yang bisa mengajak duduk bersama semua kepentingan untuk membicara bencana luapan kali lamong yang selalu terjadi tiap tahunnya,” pungkasnya.
Dalam surat yang dikirim ke Fraksi PPP, asosiasi kepala desa Kabupaten Gresik meminta untuk bisa difasilitiasi melakukan audensi dengan DPRD Jatim.
Ini dilakukan karena mereka mengeluhkan belum ada penangan yang komprehensif terkait luapan kali lamong yang kerap terjadi tiap tahunnya.
