Dikatakan Hendro, nilai anggaran yang dialokasikan untuk BOPDA tidak jauh dengan nilai yang dimasukkan di APBD 2016. Yaitu sekitar Rp 187 miliar. Untuk bentuk penyalurannya menurut Hendro masih dirumuskan oleh pemkot dan DRPD. Ada beberapa opsi yang bisa dilakukan untuk menyalurkan anggaran tersebut.
“Formulasinya masih kita carikan bagaimaan intervensi pemkot bisa masuk. Opsi pertama adalah kemungkinan bahwa sekolah SMA SMK bisa tetapp kembali dikelola pemkot. Lalu opsi kedua adalah bantuan disalurkan langsung ke siswa,” ulas Hendro.
Selanjutnya untuk opsi ketiga, mantan Kepala Bappeko ini menyebutkan adalah dengan cara bantuan diberikan langsung lewat sekolahnya. Jadi bantuan tidak disalurkan lewat pemerintah provinsinya.
Lebih lanjut, Hendro mengatakan, hingga saat ini keputusan dari Kemendagri soal boleh tidaknya pemberian anggaran dari pemkot ke sekolah menengan belum keluar. Namun pada tanggal 21 November 2016 mendatang, pemkot, pemprov Jawa Timur akan bertemu kembali untuk membahas soal anggaran sekolah menengah ini.
