“Kalaupun memang nyatanya kita nggak booleh ya kita akan drop saat di PAK. Yang jelas kita sudah perjuangan untuk tetap membuat sekolah menengah di Surabaya tetapp gratis,” kata Hendro.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Surabaya yang sekaligus Ketua Banggar Armuji mengatakan, memasukkan alokasi BOPDA ke KUAPPAS APBD 2017 adalah langkah yang tepat. Terlebih karena hingga saat ini hasil dari Mahkamah Konstitusi terkait gugatan warga Surabaya tentang pengalihan kewenangan belum keluar. Sehingga masih ada peluang besar bahwa ada perubahan kewenangan.
“Tetap kita masukkan. Kalau hasil MK ternyata berhasil, kita sudah punya uang untuk memberikan hibah BOPDA. Kalau memang gagal bisa disalurkan dalam formulasi lain. Kalau memang tetap nggak bisa ya tetap bisa di drop,” kata poltisi PDIP ini. (hdi/cn02)
