Dalam pertimbangannya, MK menilai permohonan pemohon salah obyek atau error in objecto. Sebab, dalam gugatannya, pemohon meminta MK menguji Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Padahal, pemohon bermaksud mengguggat UU KPK hasil revisi. Adapun UU Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang Perkawinan. UU tersebut merupakan perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974. Sementara itu, UU KPK hasil revisi dicatatkan sebagai UU Nomor 19 Tahun 2019. UU tersebut merupakan aturan perubahan kedua dari UU Nomor 30 Tahun 2002.
“Permohonan para pemohon mengenai pengujian UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK adalah salah obyek, error in objecto,” ujar Anwar.
Oleh karena pemohon dianggap telah salah obyek, selanjutnya, Mahkamah tidak lagi mempertimbangkan pengujian pasal-pasal yang dimohonkan. MK menilai, tidak ada relevansi antara UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 atau UU Nomor 19 Tahun 2019.
