Dengan begitu, tidak akan timbul antrean yang berpotensi menghadirkan pungli. Menurut Pakde Karwo, pungli saat ini sulit diberantas karena selama bertahun-tahun dibiarkan sehingga dianggap lazim di masyarakat. Karena itu, pihaknya menggunakan TI sebagai salah satu solusi mencegah pungli.
“Pungli bisa terjadi karena orangnya belum diganti teknologi. Kalau orang ketemu orang, potensi pungli itu pasti ada. Untuk itu, pemerintah harus melakukan terobosan dengan memanfaatkan teknologi. “Mengubah mental sulit, ya mengubah teknologinya saja,” kata dia
Dalam rapat koordinasi tersebut, Presiden Jokowi mengatakan, pemberantasan pungli sangat serius diupayakan oleh pemerintah karena seolah sudah menjadi budaya yang susah dihilangkan. Karena itu, diperlukan langkah-langkah konkrit untuk memberantas pungli di semua lapisan masyarakat.
“Pungli ini sudah bertahun-tahun dan kita menganggap itu adalah sebuah hal yang normal, kita permisif terhadap pungli itu. Karena itu saya ajak para gubernur bicarakan langkah kongkret bicara pungutan liar. Tidak hanya urusan KTP, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan di pelabuhan, kantor, bahkan di sumah sakit. Hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus kita bersama hilangkan. Dengan keterpaduan itulah kita harapkan operasi pungli ini akan efektif,” tegas Presiden.
Di hadapan para gubernur, Presiden kembali mengingatkan bahwa semangat pemberantasan pungli bukanlah terletak pada jumlah kerugian yang ditimbulkannya, namun lebih pada akar budayanya yang hendak dihilangkan.
“Yang namanya pungutan liar bukan hanya soal besar-kecilnya, tapi keluhan yang sampai ke saya itu memang sudah puluhan ribu banyaknya. Ini persoalan yang harus kita selesaikan. Jadi bukan masalah urusan sepuluh ribu, tapi pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu,” terangnya.
