“Banyak lembaga keuangan illegal mengatasnamakan perbankan menawari investasi pada masyarakat. Untuk itu aturan harus ditegakkan. OJK sebagai “kepala suku” didukung Polda Jatim dan Kejati harus melindungi masyarakat terkait hal ini sebagai bagian peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kepastian pada masyarakat. Ini keputusan strategis yang harus segera dikoordinir,” kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Menurutnya, akhir-akhir ini banyak kasus mengatasnamakan agama seperti penipuan usaha haji dan umroh yang berujung pada kasus hukum. Penipuan seperti ini yang harus ditindak tegas. Tak hanya itu, di media elektronik seperti televisi banyak ditampilkan tawaran-tawaran investasi yang menarik perhatian masyarakat, yang belum tentu kebenarannya.
“Banyak lembaga keuangan mengatasnamakan KSP memberikan pinjaman dengan bunga tinggi, semacam bank titil. Ini yang harus diantisipasi, karena dari total PDRB Jatim sebesar Rp. 1.1689,88 trilyun, 54,98% nya berasal dari sektor UMKM. Jadi sekitar 804 Triliun rupiah di sektor UMKM. Jadi harus dipastikan kejelasan dananya,” ujarnya.
Ia berharap dengan dibentuknya tim satgas ini akan memberikan rasa aman pada masyarakat yang melakukan investasi, termasuk menjamin keamanan lembaga yang menyediakan investasi. “Saya kira tim satgas ini dapat segera melakukan koordinasi untuk meyakinkan masyarakat bahwa uangnya aman di investasi. Termasuk keberadaan BMT, lembaga keuangan syariah, harus dilihat prospeknya seperti apa dan bagaimana implementasinya secara detail,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan yang juga merangkap Dewan Komisioner OJK, Nelson Tampubolon, menyampaikan bahwa tingkat kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam investasi semakin meningkat. Akan tetapi peningkatan ini belum diimbangi dengan tingkat literasi di bidang keuangan dan kemampuan pemanfaatan teknologi. Sehingga masyarakat cukup rentan menjadi korban penipuan. Untuk itu diperlukan peran berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah ini.
