“Jadi, kami tidak mengkritik wali kota citra diri. Itu kliru. Karena masyarakat berhak mengetahui kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya serta kepala OPD yang dianggap berprestasi,” kata Anggota Komis A DPRD Surabaya ini.
Arif juga mensinyalir bahwa berdasarkan temuan di lapangan akhir-akhir ini, ada kecenderungan rilis-rilis yang dikirimkan kepada media hanya menyangkut salah satu kepala OPD. Oleh karena itu, karena dia mencintai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, maka dia mengingatkan supaya tidak terjadi abuse of power di kemudian hari. “Kami mengingatkan mumpung ini belum terjadi agar tidak terjadi abuse of power. Makanya pantun kami itu bagi yang mau maju sebagai calon wali kota, itu bukan untuk wali kota dan wakil wali kota,” tegasnya.
Menurut Arif, hal ini perlu diklarifikasi karena sempat berbicara dengan mantan Kabag Humas Pemkot Surabaya M Fikser yang seolah-olah pandangan umum fraksi Partai Golkar mengkritisi pencitraan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya. Padahal, yang dikritisi adalah yang berniat mencalonkan diri menjadi pengganti Risma. “Yang berniat mencalonkan diri menjadi pengganti Bu Risma, jangan mengggunakan APBD sebagai jembatan citra diri,” kata dia.
Menanggapi pernyataan itu, Risma memastikan bahwa hal itu tidak ada dan tidak akan terjadi. Bahkan, ia meminta kepada Arif untuk mengecek langsung daftarnya di Humas Pemkot Surabaya. “Boleh dicek nanti daftarnya di Humas, siapa saja yang bicara. Lebih banyak apresiasi kepada kejaksaan dan kepolisian yang telah menyelamatkan aset pemkot tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun,” kata Risma.
Risma mengaku kadang juga bingung menyikapi wartawan. Sebab, seringkali wartawan memintanya untuk bicara berbagai hal. Apabila tidak bicara atau tidak minta dinas, biasanya itu tidak dimuat. “Jadi jangan salah lho pak. Kemarinya itu Pak Fikser diminta bicara oleh KPK di Makasar. Anggaran Humas kami itu lebih kecil daripada Humas Makasar. Boleh dicek,” tegasnya.
Apalagi Risma mengaku sudah menanamkan kepada para stafnya dan kepala dinasnya bahwa apapun yang dilakukan di dunia, akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Bahkan, ia juga menjelaskan apabila ada pencalonan kepala dinas, biasanya tidak ada yang mendaftarkan diri, sehingga dia langsung menujuk seseorang untuk menjadi kepala dinas. “Kenapa mereka tidak mau, karena mereka tahu bahwa resikonya berat, dan tanggungjawabnya besar, tidak hanya di dunia saja, tapi juga diakhirat,” kata dia.
Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu juga memastikan bahwa semua pejabatnya mengerti soal tanggungjawab itu. Makanya, dia memastikan kekhawatiran dari fraksi Golkar itu tidak akan terjadi. “Insyallah semua pejabat saja mengerti itu dan tidak akan melakukan itu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono menambahkan, jika ada pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya yang turun ke lapangan dan terekspose oleh media, maka yang harus disalahkan bukan pejabatnya. Sama halnya jika ada anggota legislatif turun ke lapangan kemudian terekspose oleh media. “Jadi karena mereka melakukan kinerja, sehingga wartawan juga mengikuti, bukan disuruh,” jelas Baktiono.
Menurutnya, selain melalui pemberitaan, biasanya ekspose yang dilakukan media itu bisa juga melalui iklan atau advetorial. Baik di lingkungan pemkot maupun DPRD Surabaya, advetorial atau kerjasama dengan media pun sama-sama diterapkan.
Namun, Politisi PDI P ini juga menyebut, bahwa belum tentu pemberitaan yang diangkat media itu sifatnya advetorial. Sebab, jika ada pejabat yang terekspose berita, itu biasanya sering turun di lapangan dan juga menarik untuk diangkat menjadi angle berita. Akan tetapi, jika nantinya ada partai politik yang tertarik dan berkenan untuk mengusung pejabat itu menjadi bakal calon wali kota pada Pilwali Surabaya mendatang, maka hal ini tidak menjadi suatu masalah.
“Makanya para pejabat ini juga harus berlomba untuk kebaikan, kalau berkenan untuk diambil (partai politik) ya silahkan. Kalau yang bersangkutan bersedia dan atas seizin Ibu Wali Kota,” tandasnya.(hdi/cn02)
