“(Padahal) kekuasaan tanpa kontrol potensial terjerumus kepada penyimpangan, itu kaidah universal. Termasuk potensi terjadinya korupsi di eksekutif maupun legislatif semakin terbuka lebar,” tutur Zaenur.
Menurut Zaenur, satu-satunya kekuatan kontrol pemerintah yang tersisa hanyalah rakyat. Namun perlawanan dari elemen sipil bukan berarti tanpa ancaman, sebab kekuatan sipil kerap direpresi melalui undang-undang ITE.
“Hanya rakyat kesempatan satu-satunya yang bisa melakukan kritik dan kontrol (terhadap pemerintahan). Itu pun direpresi misalnya melalui UU ITE,” sebutnya.
Selain itu, Pukat UGM juga menilai apa yang ditempuh Jokowi saat ini berpotensi menumbuhkan korupsi di segala lini. Pengawasan di legislatif tidak akan efektif dan bahkan disebut layaknya drama.
“Karena keputusan penting termasuk dalam bidang anggaran lebih mudah diambil, tanpa ada yang menguji. Selain itu fungsi pengawasan legislatif juga hanya akan sekadar drama saja, karena semua sudah bergabung dalam satu kekuasaan,” ujar Zaenur.
