” Kami meminta data tersebut harus terbaru dan tidak ada yang tersingsal. Oleh karena itu kita mendorong dinas sosial dan kelurahan-kelurahan agar pro aktif ” lanjutnya.
Ia menambahkan, hal tersebut menjadi perlu karena dikhawatirkan akan menjadi persoalan sosial ditengah masyarakat.
” Jangan sampai ada lagi masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan intervensi pemerintah dibidang kesejahteraan karena tidak masuk data MBR ” pungkasnya.(hdi/cn02)
