“Tentunya kita mengetahui ada data versi administrasi kependudukan yang sering menjadi dasar untuk pilkada atau pemilu. Nah, data Dukcapil ini seyogianya harus konsisten dengan data statistik kependudukan,” kata dia.
Dengan adanya satu data kependudukan, ia berharap tidak ada lagi data yang berbeda-beda meski berasal dari instansi yang berbeda-beda. Kalaupun data itu dihasilkan oleh instansi yang berbeda, hasilnya harus tetap konsisten sebagai satu data yang representatif, akurat, dan memenuhi seluruh kaidah statistik.
“Selama ini ada basis administrasi dan BPS masih menggunakan sensus terakhir atau 2010. Kemudian, ada survei penduduk antar sensus yang dirasa tidak menyeluruh dan sangat mungkin terjadi perbedaan data.Ini yang mau kita satukan dengan memakai sensus penduduk 2020 sebagai momentum,” kata dia.
Menurut Bambang, satu data kependudukan sangat bermanfaat sebagai pijakan berbagai pihak yang bergelut di bidang perencanaan, strategi ekonomi, serta bidang penelitian terutama yang berkaitan dengan ilmu sosial. Tidak hanya itu, data tersebut berguna sebagai acuan dalam membuat analisa dan memformulasikan berbagai kebijakan.
