Dari segi pendukung partai pendukung koalisi Jokowi-Ma’ruf yang lolos ke parlemen, hanya PDIP yang dinilai Rico lebih banyak mendukung keputusan Jokowi memindahkan ibu kota, sebanyak 45,3 persen publik yang memilih PDIP setuju ibu kota dipindah. Pemilih partai pendukung Jokowi lainnya dinilai masih ragu dengan keputusan Jokowi.
“Jadi dari 5 parpol yang mendukung kebijakan Jokowi itu, baru PDIP aja yang terlihat mendukung. Dari 100 yang dukung PDIP, ada 45,3 persen setuju. Partai yang lainnya tipis-tipis. Jadi, Pak Jokowi bukan hanya fokus ke elite-elite partai oposisi saja, tapi konstituennya juga,” kata Rico.
Rico juga mengatakan ada lima besar alasan publik menyatakan setuju jika ibu kota dipindah. Pemindahan ibu kota dinilai bisa membuat ekonomi merata, mengurangi kepadatan penduduk DKI, mengikuti keputusan pemerintah, mengurangi kemacetan DKI dan bisa membawa perubahan lebih baik.
“Publik menyatakan setuju karena pemerataan ekonomi sebanyak 13,5 persen, dinilai bisa mengurangi kepadatan penduduk 12,3 persen, dan ada juga yang memilih alasan untuk mengikuti keputusan pemerintah sebanyak 10,7 persen,” jelas Rico.
Sementara itu, alasan publik tidak menyetujui itu karena dinilai masih banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh Jokowi seperti ekonomi hingga konflik di Papua. Mereka meminta Jokowi menyelesaikan persoalan bangsa yang ada dulu, baru memikirkan rencana baru termasuk memindahkan ibu kota.
“Saat responden diminta menyebutkan alasan kenapa tidak setuju pemindahan ibu kota, rata-rata publik menilai Presiden Jokowi harus menyelesaikan lebih dulu ekonomi dan pengangguran sebanyak 15,0 persen, lalu 14,2 persen publik meminta Jokowi memikirkan pengeluaran uang negara, dan juga 9,3 persen masyarakat meminta Jokowi menyelesaikan konflik di Papua,” ucapnya.
Di sisi lain, Politikus Senior PAN, Amien Rais menyatakan secara terbuka ketidaksetujuannya dengan rencana pemindahan ibu kota. Tanpa berbelit-belit dan menjelaskan alasannya, dia hanya bilang tolak rencana pindah ibu kota.
