Dalam kesempatan itu, Kabid Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeko Surabaya, Andi Prihandoko mengatakan, untuk mendukung program tersebut, Pemkot Surabaya menetapkan beberapa kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman.
Hal ini tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Surabaya tahun 2015 tentang kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman di Kota Surabaya.
“Pemkot Surabaya mempunyai konsen yang cukup besar dalam peningkatan kawasan permukiman,” kata dia.
Secara luasan, lanjut dia, Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dan cukup padat. Maka dari itu, melalui pelaksanaan kegiatan workshop ini, diharapkan adanya peningkatan kebijakan program dalam penanganan kumuh, strategi pencapaian target sisa pengurangan kumuh tahun 2019 bisa tuntas.
“Sehingga dibutuhkan suatu perencanaan yang benar-benar mengarah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, bahwa di tahun 2019 terdapat rencana aksi penuntasan penanganan skala lingkungan lokasi prioritas di 21 kelurahan Surabaya. Rencana aksi tersebut akan menyelesaikan sisa kawasan kumuh tahun 2019 seluas 43,46 Ha.
