“Para penambang ini mengeluhkan banyaknya pertambangan di Jawa Timur ini dikuasai oleh pihak luar. Memang ada sebagian yang dipekerjakan di pertambangan tersebut tapi yang lainnya tidak diperkenankan untuk melakukan penambangan sendiri,”ujar Ketua Komisi D DPRD Jatim, Eddy Paripurna di DPRD Jatim, Kamis (8/8)
Dikatakannya, sebenarnya tidak ada persoalan terkait perizinan pertambangan ini. Namun kenapa saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur agak memperlambat keluarnya izin pertambangan rakyat ini.“Untuk itu kita berharap agar pemerintah Provinsi Jatim mempermudah keluarnya ijin untuk mereka, agar para penambang ini tidak dianggap ilegal,”kata Eddy politisi asal Fraksi PDIP Jatim ini.
Senada Anggota komisi D DPRD Jatim lainnya, Hadinuddin mengatakan sebenarnya Pemprov Jatim jatim tidak mempersulit. Hanya saja masyarakat ini tidak tahu tentang proses mengurus perizinan tambang rakyat. “Rata-rata mereka kebanyakan kurang sabar,” katanya.
Selain itu lanjutnya masyarakat penambang tradisional ini tidak mengetahui wilayah pertambangan rakyat. Sehingga rata-rata pemerintah daerah tidak mau memberikan rekomendasi. “Bahkan kepala desa tidak memberikan ijin domisili. Sebenarnya sudah dari dulu kami berharap ada sinergitas antara pemerintah daerah dengan Pemprov Jatim terkait hal ini.Sehingga ketika ada apa-apa tidak harus Pemprov Jatim yang dibebani,” tegasnya.
